Home Saham Aktual Berita Saham Sri Mulyani : Beberapa Dana Repratriasi Belum Masuk Indonesia

Sri Mulyani : Beberapa Dana Repratriasi Belum Masuk Indonesia

688
0
SHARE
Indonesian World Bank Managing Director and Chief Operations Officer Sri Mulyani Indrawati speaks during the launch of a World Bank report in the Indian capital New Delhi on September 24, 2015. The report titled "Leveraging Urbanisation in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability," examines how India and South Asian nations can capitalise economically on the opportunities urbanisation provides. AFP PHOTO / PRAKASH SINGH

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menaksir dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesti) sejumlah Rp24, 7 triliun belum masuk ke Indonesia.

” Masih tetap ada Rp24, 7 triliun yang harus pajak berikan repatriasi, tetapi dana belum masuk ke Indonesia, ” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat malam (31/3).

Terlebih dulu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemukakan kalau dari keseluruhnya prinsip repatriasi telah ada dana yang masuk ke Tanah Air, tetapi ada juga yang belum.

DJP mencatat realisasi dana repatriasi berdasar pada surat pernyataan harta mendekati program pengampunan pajak selesai meraih Rp147 triliun serta yang telah masuk ke Indonesia sekira Rp121 triliun.

Menkeu menerangkan penyebabnya ada ketidaksamaan pada prinsip serta realisasi itu karena beberapa harta harus pajak yang ada diluar negeri telah masuk sebelumnya saat implementasi pengampunan pajak.

” Hartanya diklaim repatriasi, namun telah ada di Indonesia. Sesuai sama PMK 119 yang dirubah jadi PMK 150, harta yang telah masuk ke RI diperlakukan sebagai deklarasi dalam negeri, serta WP bisa merubah keterangannya dari awal mulanya repatriasi jadi deklarasi dalam negeri, ” tuturnya, tentang Ketentuan Menteri Keuangan (PMK).

Diluar itu, Sri Mulyani menyebutkan, penyebabnya yang lain yaitu regulasi di negara asal yang kerapkali ketat.

” Di sebagian yuridiksi, bila repatriasi, jadi harta itu dikira tidak mematuhi undang-undang. Itu bikin harus pajak kesusahan, ” ucapnya.

Untuk merespons hal semacam itu, DJP bakal lakukan pengawasan lewat laporan pengalihan serta realisasi harta penambahan serta laporan peletakan harta penambahan dan laporan dari bank sebagai pintu masuk (gateway) dana repatriasi.